PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT.140/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

Pekanbaru, 6 desember 2013

Assalamualaikum.wr.wb

Dear pembaca,

Setelah hampir satu bulan vakum, tulisan kali ini akan sedikit mengulas tentang Peraturan menteri pertanian yang terbaru yaitu Permentan no.98 tahun 2013 yang menggantikan Permentan lama no. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam perbandingan kedua permentan ini, permentan no.98 tahun 2013 lebih lengkap dari permentan no.26 tahun 2007 karena telah dilengkapi dengan lampiran format jenis-jenis surat dan perizinan yang diberikan untuk para pelaku dunia usaha perkebunan di Indonesia. Selain itu,pada permentan no.98 ini juga ada penetapan batasan luasan usaha perkebunan untuk perizinan perkebunan untuk budidaya (IUP-B) untuk perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan dan juga Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Adapun batasan luasannya sebagai berikut,

Batas Paling Luas Pemberian IUP-B untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok Perusahaan Perkebunan.

No.

Tanaman

Batas paling luas (ha)

1.

kelapa

40.000

2.

karet

20.000

3.

kopi

10.000

4.

kakao

10.000

5.

Jambu mete

10.000

6.

Lada

  1.000

7.

cengkeh

  1.000

8.

kapas

20.000

 *IUP-B ( Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usahan budidaya perkebunan.

Batas Paling Luas Pemberian IUP untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok Perusahaan Perkebunan

No

Tanaman

Batas paling luas (ha)

1.

Kelapa sawit

100.000

2.

teh

 20.000

3.

tebu

150.000

 *IUP (Izin Usaha Perkebunan) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pada lampiran V dan VI dari Permentan 98 Tahun 2013, satu perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan yang memiliki manajemen atau pemilik sama maksimal hanya boleh membuka lahan tanaman kelapa sawit 100 ribu hektare, tebu 150 ribu hektare, dan teh 20 ribu hektare.

Sedangkan luas maksimal untuk tanaman kelapa 40 ribu hektare, karet 20 ribu hektare, kapas 20 ribu hektare. kopi 10 ribu hektare, kakao 10 ribu hektare, jambu mete 10 ribu hektare, lada 1.000 hektare dan cengkih 1.000 hektare.

Dalam peraturan yang baru ini, pemerintah melalui kementerian pertanian membatasi ekspansi lahan agar tidak dimiliki oleh perusahaan lokal (dengan modal asing) ataupun perusahaan asing (dengan keseluruhan modal berasal dari luar negeri) sehingga lahan-lahan terlantar yang masih mungkin untuk dikelola menjadi kebun dapat dikelola oleh masyarakat dan memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu pembatasan luas maksimal ini juga diharapkan agar pelaku perkebunan dapat menerapkan praktik perkebunan yang berkelanjutan tanpa harus melakukan ekspansi yang lebih luas dan merambah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kebutuhan masa depan,

Memang peraturan baru ini menimbulkan banyak kontra dikalangan pelaku usaha (perusahaan besar/group) karena mereka terhalangi tidak dapat melakukan perluasan lahan karena telah ada pembatasan luasan lahan perkebunan. Namun, sejauh ini permentan no 98 ini cukup membuka peluang bagi petani lokal yang tergabung dalam koperasi yang berada di sekitar perusahaan untuk membuka usaha baik berupa perkebunan dan pengolahan hasil kebun. Pada pasal 13 dan 14 dalam permentan ini memberikan kemudahan peluang bagi “masyarakat lokal yang tergabung dalam koperasi dan bermitra dengan perusahaan untuk memiliki saham minimal 5% pada tahun ke 5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke 15”. Pasal 13 dan 14 ini tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat petani yang tergabung dalam koperasi, kepemilikan 30% saham perusahaan menjanjikan keuntungan bagi anggota petani yang tergabung dalam koperasi. Pembagian saham ini diharapkan memberikan peningkatan roda perekonomian masyarakat tempatan yang ada di sekitar perusahaan.

Maka dari itu, Peraturan terbaru ini harus menjadi acuan dan seharusnya dapat dipatuhi oleh semua pihak. Kita harus melihat dan memantau bagaimana perkembangan implementasi permentan no 98 tahun 2013 ini. semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi perkebunan di Indonesia dan  berdampak baik bagi masyarakat dan juga lingkungan, Semoga..:)

_MN_

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: