RSPO dan ISPO sebagai Kontrol Praktik Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Jumat, 06 September 2013

Fenomena pertumbuhan bisnis kelapa sawit di Indonesia menimbulkan perdebatan banyak kalangan. Politikus, ekonom, aktivis sosial dan lingkungan, perguruan tinggi membicarakan kelapa sawit dari banyak sisi. Jika secara politis, bisnis dengan pemberian lahan utk dijadikan kebun sawit menjadi janji politik beberapa politikus di Riau, secara ekonomi banyak orang menghitung berapa produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kebun ke pabrik hingga menjadi barang konsumsi masyarakat dunia.

Jika ditelisik secara sosial dan lingkungan, tentunya diberbagai daerah di Indonesia banyak terjadi permasalahan sosial di perkebunan sawit (tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan, eskploitasi buruh, perambahan hutan utk dijadikan perkebunan sawit) , dan isu lingkungan dimana pembukaan lahan dan kebun dengan membakar yang berakibat pada kabut asap serta kerusakan lingkungan, serta yang paling menyedihkan adalah hilangnya keanakeragaman hayati dalam suatu kawasan dan hilangnya habitat satwa langka dilindungi seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera (2 spesies yang setiap waktu kehilangan habitat ini, diracun, diburu untuk diambil gading dan kulitnya)ūüė¶

CPO (Crude Palm Oil) ,PKO (Palm Kernel Oil) dan turunan produk yang dihasilkannya merupakan barang konsumsi yang dibutuhkan dan digunakan seluruh dunia. Dan tentu saja berbagai isu lingkungan dan sosial yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi berbagai pihak untuk mencari jalan tengah dalam mengendalikan perkembangan kebun sawit yang dapat mengakibatkan pada kerusakan alam.

Maka pada tahun 2004 tercetuslah RSPO (Roundtable Suistainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil) di tahun 2011. RSPO dan ISPO merupakan sebuah inisiasi kebijakan multipihak (perusahaan kelapa sawit, bank, retailer, LSM lingkungan dan sosial) dan pemerintah dalam menanggapi semakin maraknya isu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta dampak pembukaan kebun sawit untuk lingkungan.  Tujuannya adalah kurang lebih sama yaitu mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan tentu saja ramah lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri, daya tarik pohon sawit di Indonesia sangat memikat hati baik bagi perusahaan besar, menengah, kecil dan juga masyarakat pada umumnya. Pundi-pundi uang yang dapat dihasilkan dari kebun sawit tentunya memesona banyak orang untuk ikut mendulang rupiah dari sawit tersebut. Orang berlomba untuk membuka lahan menjadi kebun. Namun tentu saja pembukaan lahan ini terkadang tidak menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk mengontrol perubahan suatu kawasan menjadi perkebunan.

Munculnya RSPO tahun 2004 merupakan langkah awal komitmen banyak pihak untuk peduli pada praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan dan lestari,  dan disusul oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
RSPO dan ISPO sama-sama membuat aturan standar dalam menerapkan praktik terbaik untuk pengelolaan perkebunan untuk kelapa sawit.  Adapun prinsip dan kriteria yang ditetapkan dalam RSPO (8 prinsip ) yaitu:

  1. Komitmen terhadap transparansi
  2. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
  3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
  4. Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik
  5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keragaman hayati
  6. Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari petani kemitraan dan swadaya
  7. Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab
  8. Komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas

Sedangkan prinsip dan kriteria ISPO (7 prinsip) perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah:

  1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan
  2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit
  3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  4. Tanggung jawab terhadap pekerja
  5. Tanggung jawab sosial dan komunitas
  6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi komunitas
  7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Penulis memang belum membandingkan secara lebih jauh kelebihan dan kekurangan mengenai kedua standarisasi ini, tapi paling tidak kedua standarisasi baik RSPO dan ISPO merupakan langkah untuk mengendalikan laju pembukaan lahan/ kawasan menjadi kebun sawit, serta mengontrol praktik perkebunan yang dilakukan perusahaan/kelompok tani untuk lebiha memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Apabila semua pihak mematuhi dan bersinergi untuk ikut dalam standarisasi ini, tentu saja harapan mewujudkan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan lestari dapat terwujud. Sekarang yang terpenting adalah kontrol Aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah dalam membatasi laju perubahan tutupan lahan/hutan menjadi perkebunan sawit.

next: untuk kajian mendalam mengenai ISPO akan kami lanjutkan di Jumat berikutnya yaa…

Salam……

 

author: MN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: