WWF luncurkan trailer mengenai Produk Kelapa Sawit

Pekanbaru, 17 Januari 2014.
Selamat Tahun Baru dan Semoga Tahun ini semua yang kita harapkan bisa terwujud..aammiin
 
Dear rekan-rekan pembaca,
WWF Global- termasuk WWF Indonesia- meluncurkan kampanye mengenai berkaitan dengan konsumsi minyak sawit.
Secara sadar ataupun tidak hampir 50 % produk yang kita gunakan menggunakan produk berbahan baku dari minyak kelapa sawit.
Oleh karena itu, WWF mempersembahkan sebuah trailer film berjudul UNSEEN yang mengajak kita (para konsumen) untuk lebih bijak dalam menggunakan produk yang berbahan kelapa sawit, dan memiliki produk yang berasal dari kelapa sawit yang berkelanjutan dan lestari.
 

Video ini dibuat untuk mempromosikan penggunaan minyak sawit bersertifkat lestari yang terkandung di dalam produk yang dikonsumsi sehari-hari, mulai dari eskrim, biskuit, lipstik, shampo, sabun, dan yang lainnya menggunakan minyak kelapa sawit.

Ingin tahu bagaimana videonya??please klik link ini, dan temukan berbagai informasi mengenai kelapa sawit dan produk turunannya..

http://www.unseenthemovie.com/id

 

semoga bermanfaat.

cheerss…:)

M_N
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98/Permentan/OT.140/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

Pekanbaru, 6 desember 2013

Assalamualaikum.wr.wb

Dear pembaca,

Setelah hampir satu bulan vakum, tulisan kali ini akan sedikit mengulas tentang Peraturan menteri pertanian yang terbaru yaitu Permentan no.98 tahun 2013 yang menggantikan Permentan lama no. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Dalam perbandingan kedua permentan ini, permentan no.98 tahun 2013 lebih lengkap dari permentan no.26 tahun 2007 karena telah dilengkapi dengan lampiran format jenis-jenis surat dan perizinan yang diberikan untuk para pelaku dunia usaha perkebunan di Indonesia. Selain itu,pada permentan no.98 ini juga ada penetapan batasan luasan usaha perkebunan untuk perizinan perkebunan untuk budidaya (IUP-B) untuk perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan dan juga Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Adapun batasan luasannya sebagai berikut,

Batas Paling Luas Pemberian IUP-B untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok Perusahaan Perkebunan.

No.

Tanaman

Batas paling luas (ha)

1.

kelapa

40.000

2.

karet

20.000

3.

kopi

10.000

4.

kakao

10.000

5.

Jambu mete

10.000

6.

Lada

  1.000

7.

cengkeh

  1.000

8.

kapas

20.000

 *IUP-B ( Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usahan budidaya perkebunan.

Batas Paling Luas Pemberian IUP untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok Perusahaan Perkebunan

No

Tanaman

Batas paling luas (ha)

1.

Kelapa sawit

100.000

2.

teh

 20.000

3.

tebu

150.000

 *IUP (Izin Usaha Perkebunan) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pada lampiran V dan VI dari Permentan 98 Tahun 2013, satu perusahaan atau kelompok perusahaan perkebunan yang memiliki manajemen atau pemilik sama maksimal hanya boleh membuka lahan tanaman kelapa sawit 100 ribu hektare, tebu 150 ribu hektare, dan teh 20 ribu hektare.

Sedangkan luas maksimal untuk tanaman kelapa 40 ribu hektare, karet 20 ribu hektare, kapas 20 ribu hektare. kopi 10 ribu hektare, kakao 10 ribu hektare, jambu mete 10 ribu hektare, lada 1.000 hektare dan cengkih 1.000 hektare.

Dalam peraturan yang baru ini, pemerintah melalui kementerian pertanian membatasi ekspansi lahan agar tidak dimiliki oleh perusahaan lokal (dengan modal asing) ataupun perusahaan asing (dengan keseluruhan modal berasal dari luar negeri) sehingga lahan-lahan terlantar yang masih mungkin untuk dikelola menjadi kebun dapat dikelola oleh masyarakat dan memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu pembatasan luas maksimal ini juga diharapkan agar pelaku perkebunan dapat menerapkan praktik perkebunan yang berkelanjutan tanpa harus melakukan ekspansi yang lebih luas dan merambah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kebutuhan masa depan,

Memang peraturan baru ini menimbulkan banyak kontra dikalangan pelaku usaha (perusahaan besar/group) karena mereka terhalangi tidak dapat melakukan perluasan lahan karena telah ada pembatasan luasan lahan perkebunan. Namun, sejauh ini permentan no 98 ini cukup membuka peluang bagi petani lokal yang tergabung dalam koperasi yang berada di sekitar perusahaan untuk membuka usaha baik berupa perkebunan dan pengolahan hasil kebun. Pada pasal 13 dan 14 dalam permentan ini memberikan kemudahan peluang bagi “masyarakat lokal yang tergabung dalam koperasi dan bermitra dengan perusahaan untuk memiliki saham minimal 5% pada tahun ke 5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke 15”. Pasal 13 dan 14 ini tentunya memberikan keuntungan bagi masyarakat petani yang tergabung dalam koperasi, kepemilikan 30% saham perusahaan menjanjikan keuntungan bagi anggota petani yang tergabung dalam koperasi. Pembagian saham ini diharapkan memberikan peningkatan roda perekonomian masyarakat tempatan yang ada di sekitar perusahaan.

Maka dari itu, Peraturan terbaru ini harus menjadi acuan dan seharusnya dapat dipatuhi oleh semua pihak. Kita harus melihat dan memantau bagaimana perkembangan implementasi permentan no 98 tahun 2013 ini. semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi perkebunan di Indonesia dan  berdampak baik bagi masyarakat dan juga lingkungan, Semoga..:)

_MN_

 

See u Esil…Semoga Sukses!:)

Image

Pekanbaru, 18 Oktober 2013

Selamat Sore pembaca…:)

Setelah hampir 3 kali jumat, kami tidak mengeluarkan tulisan. Hari ini penulis membawa kabar sedih..:”(

Salah satu admin di blog ini yaitu Rafselia Novalina (esil), telah meninggalkan kantor WWF Indonesia Prog.Riau dan akan melanjutkan perjuangan di tempat lain untuk ikut menjadi Pengajar Muda dalam program Indonesia Mengajar IM) yang di pelopori oleh Bapak Anies Baswedan.

Penulis cukup mengetahui bagaimana perjuangan Esil dalam mewujudkan mimpinya untuk menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Menjadikan anak-anak Indonesia cerdas, dan ingin mengarungi seluruh pelosok negeri Indonesia merupakan beberapa list impian dari Esil.:D Setelah satu kali mencoba tes IM dan akhirnya gagal, kemudian esil mencoba kembali utk tes IM lagi dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diimpikannya.

Ada hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, yakni jika kita menginginkan sesuatu, tentu energi positif dan kemauan keras akan tercurah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.:D

Hampir 9 bulan berada di WWF Indonesia Prog.Riau, Esil telah melakukan berbagai kajian dan penelitian mengenai praktik perkebunan kelapa sawit petani sawit swadaya dalam proses mendapatkan sertifikasi RSPO.  Penelitiannya difokuskan pada penghitungan nilai sosial dan ekonomi yang didapatkan petani sawit swadaya dalam menjalankan praktik perkebunan kelapa sawitnya. Esil memberikan masukan positif di program WWF Indonesia Prog.Riau khususnya bagian Oil Palm.

Terima Kasih Esil!!:D

Semoga esil lebih sukses dengan pilihannya, dan melanjutkan perjuangan lain yang bermanfaat bagi bangsa dan agama..dan pada akhirnya tak ada yang abadi, ada yang datang ada yang pergi, ada perjumpaan tentu ada perpisahan…

See u Esil…..semoga sukses! dan teruslah berjuang untuk mimpi-mimpinya…:D

salam

 

MN

 

Musuh Alami Pembasmi Hama Kelapa Sawit

September, 20th 2013

Selamat sore penikmat setia blog Tim Kelapa Sawit Riau,
Jumat kali ini penulis ingin membahas beberapa musuh alami untuk membasmi hama di Kebun Kelapa Sawit. Musuh alami yang dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit, yaitu ;

1.Burung hantu sebagai musuh alami tikus
Kenapa burung hantu? Burung hantu lebih efektif karena jangkauannya seluas 20 ha. Kandang burung hantu diletakkan di tengah areal tersebut. Selain itu burung hantu mempunyai sifat kembali ke kandangnya. Jadi walaupun burung hantu terbang mengitari kebun, dia bakal kembali lagi ke sarangnya. Perawatan burung hantu juga tidak sulit dan terbukti efektif mengendalikan hama tikus. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pengelola kebun kelapa sawit jika menggunakan burung hantu yaitu, jangan membuat kandang burung hantu dekat sumber cahaya. Hal ini bisa menyebabkan burung hantu tersebut stress.

Kasus yang pernah penulis temukan di salah satu perkebunan swasta di daearah Riau menggunakan burung hantu sebagai musuh alami tikus. Setiap 3 bulan sekali dilakukan sensus burung hantu. Sedangkan petani swadaya yang dibina oleh perusahaan tersebut belum menggunakan burung hantu sampai sekarang. Ke depannya kata salah seorang petani, “kami akan menggunakan burung hantu untuk menangkal tikus. Saat ini hama tikus dibiarkan di kebun kelapa sawit. Sekarang sedang menyiapkan dana untuk membuat kandang dan membeli burung hantu. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat kandang burung hantu kira-kira Rp. 500.000,00.

2.Bunga pukul 8 sebagai inang bagi predator yang membasmi ulat api.
Berdasarkan informasi yang penulis peroleh bunga pukul 8 merupakan inang bagi serangga yang merupakan musuh alami dari ulat api. Bunga pukul 8 ditanam di sekitar areal kebun. Penggunaan bunga pukul 8 sebagai tanaman parasit membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 3 bulan.

Salah satu kelompok petani yang telah di sertifikasi RSPO menyatakan bahwa sekarang telah menanam bibit bunga pukul 8 sebanyak 200 batang yang akan digunakan sebagai pembasmi ulat api. Bunga pukul 8 ini nanti akan dibagikan kepada pengurus KT (Kelompok Tani) dan ditanami di kebun masing-masing.

Asosiasi Amanah berharap dengan semakin banyak menggunakan cara-cara alami untuk pengendalian hama dan penyakit di perkebunan ke depannya diharapkan mereka mampu menerapkan P & C RSPO secara keseluruhan. Selain itu pengelolaan perkebunan secara alami permasalahan lingkungan karena kelapa sawit mulai berkurang. Sehingga, kecaman dunia terhadap produk kelapa sawit semakin berkurang. Petani telah sadar dan peduli lingkungan sejak mengikuti program RSPO.

3.Kotoran harimau sebagai musuh alami babi
Sebelumnya penulis tidak mengetahui kalau kotoran harimau bisa dijadikan sebagai musuh alami pembasmi babi. Informasi ini penulis dapat dari penyuluh perkebunan yang mengatakan bahwa bisa tidak lembaga tempat saya bekerja menyediakan kotoran harimau. Kemudian mengalirlah informasi dari penyuluh tersebut bahwa petani-petani disini menggunakan kotoran harimau untuk membasmi babi yang masuk ke kebun.

Pengetahuan ini tidak diketahui awalnya darimana, hanya masyarakat daerah ini sudah biasa menggunakan kotoran harimau. Selama ini mereka membeli kotoran harimau ke kebun binatang di Kota Bukittinggi. Kotoran yang dibeli tersebut tidak cukup menampung permintaan petani. Kotoran harimau disini semakin banyak digunakan oleh petani, karena penggunaannya tidak membutuhkan biaya yang besar. Jika tidak menggunakan kotoran harimau petani harus memagar seluruh kebun kelapa sawitnya dan itu membutuhkan biaya yang besar.

Kotoran harimau tersebut diletakkan di sekitar perkebunan. Jika babi mengganggu tanaman kelapa sawit dan mencium kotoran tersebut, mereka tidak berani mendekat. Mungkin babi menyangka bahwa harimau ada di sekitar kebun tersebut. Informasi ini penulis dapat sekilas dan setelah penulis menelusi literature yang membahas ini dan bertanya ke orang-orang yang berecimpung di dunia kelapa sawit menyatakan mereka kurang tahu mengenai informasi ini.

Sedikit sekali informasi yang membahas penggunaan kotoran harimau untuk mengatasi hama babi. Salah satu artikel yang penulis baca teknik pengendalian hama secara tradisional di Sumatra Selatan, di pebukitan Serelo, Kabupaten Lahat, masyarakat menggunakan minyak harimau untuk menakut-nakuti hama babi sehingga tidak berani masuk ke kebun mereka (http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2012/02/28/celeng-verboden-jimat-anti-babi-443096.html).

Informasi tersebut, kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh penyuluh bahwa harimau sebagai raja hutan, mampu menakuti binatang-binang lainnya. Cukup dengan meletakkan kotorannya kebun kami bisa bebas dari dari serangan babi. Selain itu kami tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk pembuatan pagar. Kalau kita lihat, dari cerita penyuluh tersebut kita mendapat suatu pengetahuan tentang kearifan lokal. Hal ini terlihat bagaimana petani dan penyuluh belajar dari alam untuk mengendalikan hama babi.

Mungkin informasi kecil ini bakal berguna bagi pembaca yang ingin mengelola kebun kelapa sawit secara lestari. Pengelolaan kebun kelapa sawit bisa dimulai dengan pemanfaatan musuh alami hama yang mengganggu tanaman dan mengurangi pemakaian bahan kimia untuk perawatan kebun. Diharapkan nantinya kebun kelapa sawit bisa menghasilkan pendapatan bagi kita dan lingkungan tetap terjaga.

Penulis : Rafselia Novalina/RN

Pengalaman Asosiasi Amanah Dalam Mengikuti Kegiatan Sertifikasi RSPO

Pekanbaru, 13 September 2013

Hari ini penulis ingin berbagi cerita dengan teman-teman pembaca setia blog ini tentang pengalaman Asosiasi Amanah mendapatkan sertifikasi RSPO.  Petani mandiri kelapa sawit Asosiasi Amanah merupakan petani yang pertama di Indonesia mendaoatkan sertifikasi RSPO dan kedua di dunia setelah Thailand. Hebat ya Asosiasi Amanah, cuma kalah selangkah saja sama Thailand kemaren.

Hasil tulisan ini merupakan rangkuman kegiatan yang telah penulis, WWF Indonesia, petani swadaya, serta pihak-pihak yang telah membantu kami dalam kegiatan sertfikasi RSPO.

Wajah-wajah ceria Asosiasi Amanah setelah audit Sertikasi RSPO

Wajah-wajah ceria Asosiasi Amanah setelah audit Sertikasi RSPO

Asosiasi Amanah merupakan group sertifikasi yang telah diaudit oleh BSI untuk Sertifikasi Kelapa Sawit Petani Swadaya. Asosiasi Amanah telah mempersiapkan seluruh dokumen dan menerapkan prinsip dan kriteria RSPO selama setahun yang dibantu oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang membantu proses sertifikasi RSPO adalah WWF Indonesia Program Riau, RSPO, PT. Asian Agri, Pemerintah, Masyarakat Lokal, serta Petani.

Asosiasi ini awalnya terbentuk karena keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan Sertifikasi Kelapa Sawit untuk Petani Swadaya. Sehingga, WWF Indonesia sebagai fasilitator bagi Petani Swadaya Kelapa Sawit di Desa Trimulya Jaya Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai program pelatihan dan PT. Asian Agri sebagai mitra utama Asosiasi dalam hal membina Petani Swadaya.

Petani Swadaya ini telah mempunyai kekuatan untuk sertifikasi RSPO, hal ini disebabkan petaninya telah mendapat binaan dari PT. Asian Agri tentang pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan. Program pembinaan ini merupakan salah satu bentuk CSR PT. Asian Agri untuk masyarakat lokal tempat beroperasinya kegiatan perusahaan. Pembinaan yang telah dilakukan oleh PT. Asian Agri dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk petani swadaya. Fasilitas-fasilitas yang telah diberikan tersebut, yaitu adanya mandor swadaya, asisten kebun swadaya, penyediaan paket pupuk dari perusahaan, penjualan TBS ke perusahaan. Program CSR ini terbentuk setelah adanya MOU (Memorandom of Understanding) antara pihak perusahaan dan petani.

WWF Indonesia sebagai fasilitator bagi Asosiasi Amanah memfasilitasi Asosiasi Amanah dalam memberikan pelatihan pembentukan ICS yang dilatih oleh lembaga BIOCERT. Selain pelatihan tersebut WWF Indonesia juga memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan persiapan sertifikasi RSPO, seperti pelatihan HCV.

Sebelumnya terbentuknya Asosiasi Amanah, seluruh petani swadaya melakukan transaksi penjualan TBS melalui KUD Desa. Transaksi penjualan sama dengan transaksi penjualan petani plasma. Tetapi, sejak terbentuknya asosiasi petani swadaya mempunyai sebuah lembaga untuk melakukan transaksi penjualan TBS. Sejak tanggal 1 Februari 2013 seluruh proses penjualan TBS telah menggunakan DO Amanah dan Asosiasi Amanah mempunyai rekening sendiri untuk menjalankan kegiatan perekonomian asosiasi.

Bagaimana peran KUD dan Asosiasi bagi petani di Desa Trimulya Jaya? Pak Narno sebagai Group Manajer Asosiasi Amanah menjawab persoalan tersebut. KUD dan Asosiasi merupakan suatu lembaga yang mewadahi petani dalam hal penjualan TBS. Sebelum asosiasi terbentuk semua proses penjualan TBS dilakukan melalui KUD baik mereka sebagai petani plasma maupun petani swadaya. Pada dasarnya KUD ini merupakan lembaga yang dimiliki oleh petani plasma, fungsi ini berubah sejak bergabungnya petani swadaya ke dalam KUD untuk melakukan proses penjualan TBS. Tetapi fungsi ini kembali berubah sejak petani swadaya memiliki asosiasi untuk melakukan proses penjualan TBS. Selain berfungsi sebagai tempat penjualan TBS, KUD juga berfungsi untuk menyediakan paket pupuk dari pabrik untuk petani swadaya dan plasma yang sistem pemotongan biaya pupuk dilakukan perbulan, dan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) saat panen. Asosiasi belum memiliki fungsi dalam penyediaan paket pupuk dari pabrik sampai saat ini.

Persiapan yang dilakukan oleh Asosiasi Amanah menjelang sertifikasi RSPO, yaitu :

1.    Identifikasi petani swadaya berdasarkan lingkungan dan sosial ekonominya.

2.      Identifikasi skateholders/pihak-pihak yang mendukung sertifikasi RSPO.

3.      Organisasi yang mempunyai kapasitas dan berkuasa mengimplementasikan suatu keberlanjutan.

Selain persiapan di atas, untuk melengkapi dokumen standar RSPO dibentuk struktur organisasi ICS yang terdiri dari :

1.      Manager :

  • Mengelola asosiasi melalui kebijakan dan prosedur yang telah disepakati dengan anggota.
  •  Kontak person dengan lembaga terkait.
  • Mengkoordinir komite persetujuan internal, penyuluhan dan pendaftaran, penilaian internal, dan pembelian/pemasaran.

2.      Komite Persetujuan Internal :

  •  Menyetujui/menyepakati setiap kebijakan baru yang dibentuk dengan manajer group.
  • Menjatuhkan sangsi kepada anggota apabila melakukan suatu pelanggaran sesuai dengan kesepakatan asosiasi. 

3.      Penyuluhan dan Pendaftaran

  •  Sebagai penyuluh dalam kelompok yang membatu petani dalam memproduksi sawit berdasrakan standar RSPO.
  •   Melakukan pendataan dan registrasi.

4.      Penilaian/ Inspeksi Internal

  •  Memeriksa kebun dan catatan petani.
  •  Menangani tindakan perbaikan dengan baik (CAR).

5.      Pembelian dan Pemasaran

  •   Melakukan prosedur pemasaran TBS berdasarkan standar RSPO.
  •  Mengecek kelengkapan identitas petani dan jumlah TBS yang dihasilkannya.

Orang yang tergabung dalam struktur kepengurusan Asosiasi merupakan perwakilan dari masing-masing KUD dan Kelompok Tani, selain itu untuk Komite Persetujuan Internal salah satu anggotanya merupakan Asisten Kebun PT. Asian Agri. Perwakilan dari masing-masing KUD ini menjabat di Manajer Group dan Komite Persetujuan Internal. Sedangkan perwakilan dari kelompok tani menjabat di bagian Penyuluhan dan Penilaian Internal.

Setelah terbentuknya Struktur Organisasi Asosiasi Amanah, WWF Indonesia bekerja sama dengan asosiasi, petani, perusahaan, dan pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggota asosiasi untuk memenuhi standar sertifikasi RSPO. Dalam salah satu pelatihan peserta juga menjadi TOT (Traning of Trainer). Pelatihan ini juga berfungsi menjadi sarana komunikasi bagi ICS, fasilitator, dan perusahaan.

Selama proses sertifikasi RSPO asoasiasi bekerja keras untuk menyiapkan segala dokumen yang menjadi standar asosiasi. Petani belajar menjalankan perkebunan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh fasilitator dan RSPO. Menjelang audit sertifikasi kelapa sawit pada bulan Februari ICS mencek ulang semua dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, Penilai Internal juga melakukan Inspeksi Internal ke kavling-kavling anggota yang dipimpim oleh Penilai HCV. Sedangkan, untuk pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Fasilitator WWF Indonesia, Komite Persetujuan Internal, dan Mandor Swadaya.

Audit Sertifikasi Kelapa Sawit Petani Swadaya diaudit oleh Lembaga Audit BSI yang terdiri dari Aryo Gustomo (Ketua Tim), Nanang Mualid (Anggota Tim), Pratama Agung Sedayu (Anggota Tim). Audit dilaksanakan pada tanggal 11 Februari – 15 Februari 2013 di Desa Trimulya Kecamatan Ukui. Terdapat dua temuan minor oleh tim audit terkait dengan pengelolaan perkebunan di lahan gambut dan pemahaman petani tentang RSPO. Saat tim audit menanyakan kepada salah seorang petani mengenai RSPO, petani tersebut tidak mengetahui tentang RSPO dan manfaat mereka mengikuti sertifikasi RSPO. Untuk menutupi temuan minor tersebut pada malam harinya dilakukan pelatihan untuk beberapa kelompok tani tentang RSPO. Sehingga, ada kemajuan perbaikan untuk hari berikut.

Selama audit, setiap ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan dokumen langsung diperbaiki oleh tim. Sehingga, temuan-temuan kecil tersebut dapat diatasi. Semua anggota ICS juga ditanya tentang pengelolaan kebun lestari berdasarkan standar RSPO. Untuk mengatasi rendahnya pemahaman ICS tentang pengelolaan kebun yang lestari, maka setiap malam selama audit ICS lembur di KUD untuk menerima pengarahan dari salah satu Komite Persetujuan Internal yang paham tentang standar RSPO. Hasil akhir dari audit ini Asosiasi Amanah lulus Sertifikasi Kelapa Sawit Petani Swadaya dengan perbaikan. Hal ini juga menjadikan Asosiasi Amanah sebagai Kelompok Petani Swadaya Kelapa Sawit yang berhasil menjalankan sertifikasi kelapa sawit pertama di Indonesia.

Itu merupakan pengalaman singkat Asosiasi Amanah  mengikuti proses sertifikasi RSPO. Sekarang pengurus Asosiasi Amanah telah siap menjalankan fungsi sebagai struktur di Asosiasi Amanah, untuk mempertahankan sertifikasi RSPO. Hal ini dibuktikan oleh kesiapan ICS (Internal Control System) mengikuti pelatihan ICS tanggal 10 – 12 September 2013 di KUD Bakti Desa Trimulya Jaya.

Penulis : Rafselia Novalina/RN

RSPO dan ISPO sebagai Kontrol Praktik Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Jumat, 06 September 2013

Fenomena pertumbuhan bisnis kelapa sawit di Indonesia menimbulkan perdebatan banyak kalangan. Politikus, ekonom, aktivis sosial dan lingkungan, perguruan tinggi membicarakan kelapa sawit dari banyak sisi. Jika secara politis, bisnis dengan pemberian lahan utk dijadikan kebun sawit menjadi janji politik beberapa politikus di Riau, secara ekonomi banyak orang menghitung berapa produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kebun ke pabrik hingga menjadi barang konsumsi masyarakat dunia.

Jika ditelisik secara sosial dan lingkungan, tentunya diberbagai daerah di Indonesia banyak terjadi permasalahan sosial di perkebunan sawit (tumpang tindih lahan masyarakat dengan perusahaan, eskploitasi buruh, perambahan hutan utk dijadikan perkebunan sawit) , dan isu lingkungan dimana pembukaan lahan dan kebun dengan membakar yang berakibat pada kabut asap serta kerusakan lingkungan, serta yang paling menyedihkan adalah hilangnya keanakeragaman hayati dalam suatu kawasan dan hilangnya habitat satwa langka dilindungi seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera (2 spesies yang setiap waktu kehilangan habitat ini, diracun, diburu untuk diambil gading dan kulitnya)😦

CPO (Crude Palm Oil) ,PKO (Palm Kernel Oil) dan turunan produk yang dihasilkannya merupakan barang konsumsi yang dibutuhkan dan digunakan seluruh dunia. Dan tentu saja berbagai isu lingkungan dan sosial yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi berbagai pihak untuk mencari jalan tengah dalam mengendalikan perkembangan kebun sawit yang dapat mengakibatkan pada kerusakan alam.

Maka pada tahun 2004 tercetuslah RSPO (Roundtable Suistainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Suistainable Palm Oil) di tahun 2011. RSPO dan ISPO merupakan sebuah inisiasi kebijakan multipihak (perusahaan kelapa sawit, bank, retailer, LSM lingkungan dan sosial) dan pemerintah dalam menanggapi semakin maraknya isu pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta dampak pembukaan kebun sawit untuk lingkungan.  Tujuannya adalah kurang lebih sama yaitu mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan tentu saja ramah lingkungan.

Tidak dapat dipungkiri, daya tarik pohon sawit di Indonesia sangat memikat hati baik bagi perusahaan besar, menengah, kecil dan juga masyarakat pada umumnya. Pundi-pundi uang yang dapat dihasilkan dari kebun sawit tentunya memesona banyak orang untuk ikut mendulang rupiah dari sawit tersebut. Orang berlomba untuk membuka lahan menjadi kebun. Namun tentu saja pembukaan lahan ini terkadang tidak menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk mengontrol perubahan suatu kawasan menjadi perkebunan.

Munculnya RSPO tahun 2004 merupakan langkah awal komitmen banyak pihak untuk peduli pada praktik perkebunan sawit yang berkelanjutan dan lestari,  dan disusul oleh Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
RSPO dan ISPO sama-sama membuat aturan standar dalam menerapkan praktik terbaik untuk pengelolaan perkebunan untuk kelapa sawit.  Adapun prinsip dan kriteria yang ditetapkan dalam RSPO (8 prinsip ) yaitu:

  1. Komitmen terhadap transparansi
  2. Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku
  3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang
  4. Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik
  5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keragaman hayati
  6. Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari petani kemitraan dan swadaya
  7. Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab
  8. Komitmen terhadap perbaikan terus menerus pada wilayah-wilayah utama aktivitas

Sedangkan prinsip dan kriteria ISPO (7 prinsip) perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah:

  1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan
  2. Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit
  3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
  4. Tanggung jawab terhadap pekerja
  5. Tanggung jawab sosial dan komunitas
  6. Pemberdayaan kegiatan ekonomi komunitas
  7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Penulis memang belum membandingkan secara lebih jauh kelebihan dan kekurangan mengenai kedua standarisasi ini, tapi paling tidak kedua standarisasi baik RSPO dan ISPO merupakan langkah untuk mengendalikan laju pembukaan lahan/ kawasan menjadi kebun sawit, serta mengontrol praktik perkebunan yang dilakukan perusahaan/kelompok tani untuk lebiha memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Apabila semua pihak mematuhi dan bersinergi untuk ikut dalam standarisasi ini, tentu saja harapan mewujudkan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan lestari dapat terwujud. Sekarang yang terpenting adalah kontrol Aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah dalam membatasi laju perubahan tutupan lahan/hutan menjadi perkebunan sawit.

next: untuk kajian mendalam mengenai ISPO akan kami lanjutkan di Jumat berikutnya yaa…

Salam……

 

author: MN

Nilai Konservasi Tinggi untuk Pengembangan Kebun Kelapa Sawit

Pekanbaru, 30 Agustus 2013

Selamat siang pembaca,

Sebelumnya penulis telah merangkum Prinsip dan Kriteria RSPO untuk petani swadaya kelapa sawit. Di tulisan kedua ini penulis merangkum Nilai Konservasi Tinggi untuk pengembangan kebun kelapa sawit yang didapat dari beberapa pelatihan Nilai Konservasi Tinggi.

Konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan lain-lain mengakibatkan terancamnyaspesies dilindungi dan keberadaan kawasan konservasi sebagai spesifik ekosistem yang dilindungi dan sekaligus merupakan habitat spesies dilindungi. Beberapa pengembangan perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter juga memberikan dampak terhadap pengeringan gambut secara permanen, kebakaran lahan dan emisi karbon.

Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dulu dilakukan melalui pembakaran. Areal perhutanan dibuka oleh penduduk maupun perusahaan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit serta HTI. Kejadian ini bisa dilihat pada Januari – Agustus 2009, hampir 70% kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah di lahan rawa gambut.

Selain kerusakan hutan perubahan areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit maupun HTI mengakibatkan spesies hewan langka terganggangu. Hal ini bisa dilihat pada Tahun 2012, dimana kematian gajah tertinggi di Provinsi Riau. Tercatat 15 ekor gajah mati (12 diantaranya mati di dalam dan sekitar Taman Nasional Tesso Nilo). Kematian gajah ini disebabkan oleh racun yang digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan dan melakukan perkebunan maupun pembukaan HTI yang memperhatikan lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan salah satunya diterapkan pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bisa dilakukan dengan menerapkan P & C RSPO bagi perusahaan besar dan petani kelapa sawit swadaya.

P & C RSPO memiliki 7 prinsip tentang cara pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan. Salah satu prinsip yang membahas tentang HCV (High Conservation Value) atau NKT (Nilai Konservasi Tinggi) yaitu Prinsip. 5 “Tanggung Jawab Lingkungan dan Konservasi Kekayaan Alam dan Keragaman Hayati”.  Beberapa NKT menurut komponen HCVC 2008 yaitu :

·         NKT 1. Kawasan yang mempunyai tingkat KeHATI yang penting.

·         NKT 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami .

·   NKT 3. Kawasan hutan yang berada dalam ekosistem yang jarang, terancam atau hampir punah.

·         NKT 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami

·         NKT 5. Kawasan (Hutan) yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal.

·         NKT 6. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal.

NKT (Nilai Konservasi Tinggi) penting diterapkan di perkebunan kelapa sawit karena secara legal formal (dalam RTRW Provinsi/Kabupaten), perkebunan diarahkan pada kawasan hutan yang boleh dikonversi atau areal khusus untuk perkebunan dimana kondisi hutannya sangat sedikit, namun kewajiban untuk konservasi berlaku untuk semua jenis kegiatan pembangunan (lihat UU 41 pasal 50). Sejalan dengan kriteria Investasi bank/investor serta pembelian produk minyak sawit yang ada di pasar dunia.Interaksi kegiatan perkebunan sawit dengan kawasan hutan di sekitarnya (termasuk spesies penting ada di dalamnya) sangat tinggi sehingga mengancam;

          Kelestarian populasi (viable populations) satwa liar dalam jangka panjang.

          Kebun sawit sehingga mendatangkan kerugian bagi perusahaan/petani.

          Karakteristik Perkebunan Kelapa Sawit akan ekonomis bila dibuka dalam area yang cukup luas.

   Mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pedalaman yang sangat tergantung pada produk hutan maupun non hutan.

          Sering terjadi konflik ‘lahan’ dengan masyarakat tempatan (adat).

 Nah ini beberapa foto Pelatihan Nilai Konservasi Tinggi yang diadakan oleh WWF Indonesia Program Riau.

Pelatihan Nilai Konservasi Tinggi di Taman Hutan Raya SSK Riau

Pelatihan Nilai Konservasi Tinggi di Taman Hutan Raya SSK Riau

 IMG_0644

                                                                                                      RN

%d bloggers like this: